PPJK adalah singkatan dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan: badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. Dengan kata lain, PPJK adalah pihak yang boleh mengurus kewajiban kepabeanan Anda di Bea Cukai ketika Anda tidak mengurusnya sendiri.
Artikel ini menjelaskan arti PPJK menurut peraturan yang berlaku saat ini, apa yang dikerjakannya, syarat sebuah badan usaha menjadi PPJK, bagaimana tanggung jawab diatur antara importir dan PPJK, bedanya dengan forwarder dan undername, serta cara memeriksa PPJK sebelum Anda menyerahkan kiriman kepadanya.
Apa itu PPJK?
PPJK singkatan dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, dan kepanjangan itu sudah menjelaskan perannya: pengusaha yang menjual jasa pengurusan kepabeanan. Definisi resmi di awal artikel ini berasal dari peraturan menteri keuangan tentang registrasi kepabeanan.
Ada tiga unsur dalam definisi itu yang perlu diperhatikan. Badan usaha: PPJK adalah badan usaha, bukan perorangan — seseorang yang ahli kepabeanan tidak menjadi PPJK karena keahliannya saja. Kewajiban pabean: menurut Undang-Undang Kepabeanan, ini adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan undang-undang tersebut — termasuk membuat pemberitahuan pabean atas barang yang Anda impor. Atas kuasa: PPJK bertindak mewakili importir. Ia tidak menjadi pemilik barang dan tidak menggantikan posisi importir.
Jadi bila ditanya apa itu PPJK dalam satu kalimat: perusahaan yang Anda beri kuasa untuk menyelesaikan urusan kepabeanan atas nama Anda. Penjelasan Undang-Undang Kepabeanan juga menerangkan mengapa peran ini ada. Pada dasarnya setiap pemilik barang dapat menyelesaikan kewajiban pabeannya sendiri, tetapi tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai tata laksana kepabeanan, atau karena suatu hal tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Penjelasan yang sama mencatat bahwa usaha semacam ini sebelumnya dikenal dalam praktik dengan nama EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), EMKU atau EMPU untuk muatan udara, atau pengusaha jasa transportasi.
Dasar hukum PPJK yang berlaku
Aturan tentang PPJK tersebar di beberapa peraturan, dan sebagian yang masih dikutip sudah tidak berlaku. Yang menjadi rujukan ketika artikel ini ditulis:
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pasal 29 menetapkan bahwa importir yang tidak mengurus sendiri pemberitahuan pabeannya menguasakannya kepada PPJK. Pasal 31 mengatur tanggung jawab PPJK atas bea masuk bila importir tidak ditemukan, dan Pasal 107 memberlakukan ancaman pidana yang sama terhadap PPJK yang melanggar saat menjalankan kuasa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan. Peraturan ini memuat definisi PPJK, kewajiban registrasi, syarat Ahli Kepabeanan, dan alasan akses kepabeanan sebuah PPJK dapat diblokir.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai. Peraturan ini mengatur bahwa pengurusan PIB yang tidak dilakukan importir dapat dikuasakan kepada PPJK, dan menegaskan siapa yang bertanggung jawab atas pungutannya: importir, atau PPJK yang diberi kuasa bila importir tidak ditemukan.
Sebagian tulisan tentang PPJK masih merujuk pada PMK 65/PMK.04/2007 dan Nomor Pokok PPJK (NPPPJK) yang diatur di dalamnya. Peraturan itu dicabut oleh PMK 179/PMK.04/2016, yang kemudian juga dicabut oleh PMK 219/PMK.04/2019. Dalam aturan yang berlaku sekarang, PPJK memperoleh akses kepabeanan melalui Registrasi Kepabeanan, dan NPWP-nya dipakai sebagai nomor identitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban di bidang kepabeanan.
Apa yang dikerjakan PPJK
Peraturan merumuskan peran PPJK secara umum: mengurus pemenuhan kewajiban pabean atas kuasa importir atau eksportir. Untuk barang import yang akan dipakai di Indonesia, pekerjaan itu terutama mencakup hal-hal berikut.
- Membuat dan menyampaikan PIB. Pemberitahuan Impor Barang dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean, dengan menghitung sendiri bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, lalu disampaikan melalui sistem komputer pelayanan Bea Cukai. Bila pengurusan PIB tidak dilakukan importir, importir dapat menguasakannya kepada PPJK.
- Menyampaikan dokumen pelengkap pabean. Invoice, packing list, bill of lading, dan dokumen sejenis yang menjadi dasar PIB disampaikan kepada Bea Cukai sesuai ketentuan, termasuk ketika pejabat pemeriksa dokumen memintanya. Menurut peraturan, permintaan itu ditujukan kepada importir atau PPJK.
- Mewakili importir dalam urusan dengan Bea Cukai. Kuasa yang diberikan importir adalah dasar PPJK berhadapan dengan Bea Cukai atas kiriman tersebut. Saat barang diperiksa, penjelasan undang-undang menyebut pemilik barang atau kuasanya wajib menghadiri pemeriksaan.
- Menyelenggarakan pembukuan. PPJK termasuk pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan menurut Undang-Undang Kepabeanan, dan wajib menyerahkan buku serta dokumen pendukungnya bila diminta untuk audit kepabeanan.
Yang tidak termasuk dalam peran PPJK adalah mengangkut barang. PPJK mengurus sisi kepabeanannya; perjalanan barangnya diatur pengangkut atau forwarder — yang bisa saja perusahaan yang sama, dengan peran yang berbeda. Tahapan pengurusan kepabeanan itu sendiri — dari dokumen sampai barang boleh keluar dari pelabuhan — diuraikan di custom clearance adalah.
Tanggung jawab: apa yang tetap di tangan importir
Bagi importir, inilah bagian terpenting. Menguasakan pengurusan kepada PPJK mengurangi pekerjaan Anda, tetapi tidak memindahkan tanggung jawab Anda.
Undang-Undang Kepabeanan menyatakan importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor. Peraturan tentang pengeluaran barang impor menegaskan hal yang sama untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB.
Tanggung jawab itu beralih kepada PPJK dalam satu keadaan: bila importir tidak ditemukan. Undang-undang menyebut PPJK yang mendapat kuasa bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang dalam hal importir tidak ditemukan — penjelasannya memberi contoh importir yang melarikan diri. Peraturan pengeluaran barang impor memperluasnya ke pajak dalam rangka impor. PPJK yang tidak menanggung bea masuk itu dapat diblokir akses kepabeanannya. Bentuk dan isi perjanjian antara PPJK dan importir tidak mengurangi tanggung jawab tersebut.
Ancaman pidana juga tidak berhenti pada importir. Bila PPJK yang menjalankan kuasa melakukan perbuatan yang diancam pidana menurut Undang-Undang Kepabeanan, ancaman pidana itu berlaku juga terhadapnya. Penjelasan undang-undang memberi contoh: PPJK yang memalsukan invoice dari importir sehingga nilai pabean dalam pemberitahuan yang diajukan atas nama importir menjadi lebih rendah.
Syarat menjadi PPJK
Sebuah badan usaha tidak cukup menyebut dirinya PPJK. Pengguna jasa yang akan memenuhi kewajiban pabean harus melakukan Registrasi Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan akses kepabeanan, dan PPJK adalah salah satu jenis akses itu. Menurut PMK 219/PMK.04/2019, pemohon registrasi sebagai PPJK harus:
- memiliki NIB, NPWP, dan keterangan status wajib pajak dengan status valid;
- memiliki pegawai yang berkualifikasi Ahli Kepabeanan; dan
- mengajukan permohonannya melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan serta memegang Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Satu Ahli Kepabeanan hanya dapat dipakai sebagai persyaratan untuk satu PPJK, dan sertifikatnya tidak dapat dipergunakan bila dipinjamkan kepada PPJK tempat ia tidak bekerja.
Registrasi juga bukan status yang melekat selamanya. Akses kepabeanan PPJK dapat diblokir, antara lain bila PPJK tidak lagi memiliki Ahli Kepabeanan, tidak memberitahukan perubahan data Ahli Kepabeanannya, atau tidak bertanggung jawab atas bea masuk terutang ketika importir tidak ditemukan — di samping alasan pemblokiran yang berlaku untuk semua pengguna jasa kepabeanan.
PPJK, forwarder, EMKL, dan undername: apa bedanya
Keempat istilah ini kerap muncul dalam satu percakapan import, padahal masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda.
| Istilah | Menjawab pertanyaan | Hubungannya dengan kepabeanan |
|---|---|---|
| PPJK | Siapa yang mengurus kewajiban pabean bila importir tidak mengurusnya sendiri? | Bertindak atas kuasa importir; harus teregistrasi dengan akses kepabeanan sebagai PPJK |
| Forwarder | Siapa yang mengatur pengiriman barang dari asal sampai tujuan? | Mengurus kepabeanan bila juga terdaftar sebagai PPJK, atau lewat PPJK lain |
| EMKL | Siapa yang mengurus muatan kapal laut di pelabuhan? | Nama yang dalam praktik sebelumnya dipakai untuk usaha pengurusan semacam ini, menurut penjelasan undang-undang |
| Undername | Siapa yang tercatat sebagai importir bila Anda belum punya legalitas sendiri? | Pemberi undername menjadi importir tercatat; PIB-nya diurus sendiri atau lewat PPJK |
Perbedaan terpenting ada pada baris terakhir. PPJK mewakili importir, sedangkan undername menyediakan importirnya. Bila Anda belum punya legalitas sebagai importir, PPJK saja tidak menyelesaikan masalahnya: yang Anda butuhkan adalah legalitas importir sendiri, atau pihak lain yang tercatat sebagai importir. Skema yang kedua dijelaskan di undername adalah.
Peran forwarder dibahas lengkap di jasa forwarder. Singkatnya, forwarder mengatur perjalanan barang dan PPJK mengurus kewajiban pabeannya. Satu perusahaan bisa menjalankan keduanya, asalkan ia juga teregistrasi dengan akses kepabeanan sebagai PPJK.
Kapan memakai PPJK, kapan mengurus sendiri
Undang-undang tidak mewajibkan importir memakai PPJK. Pengurusan pemberitahuan pabean pada dasarnya dilakukan importir sendiri, dan PPJK dipakai ketika importir tidak mengurusnya sendiri.
Mengurus sendiri masuk akal bila perusahaan Anda sudah teregistrasi sebagai importir, punya orang yang memahami klasifikasi barang dan tata laksana kepabeanan, dan jenis barangnya itu-itu saja. Menguasakan kepada PPJK masuk akal bila import Anda belum rutin, jenis barangnya berganti-ganti, atau tidak ada orang di perusahaan yang menguasai prosedurnya — alasan yang sama dengan yang disebut penjelasan undang-undang.
Bila ini import pertama Anda, gambaran alurnya dari supplier sampai gudang ada di cara import barang dari China. Bila Anda memutuskan memakai PPJK, enam langkah berikut membantu memilihnya dan menjaga posisi Anda sebagai importir.
Langkah 1: Pastikan dulu siapa yang tercatat sebagai importir
PPJK bekerja atas kuasa importir, jadi pertanyaan pertama bukan "PPJK yang mana", melainkan "importirnya siapa". Bila perusahaan Anda sendiri yang akan tercatat, pastikan NIB-nya berlaku sebagai Angka Pengenal Importir dan akses kepabeanannya sebagai importir aktif.
Bila belum, tentukan apakah Anda mengurus legalitas itu lebih dulu atau kiriman berjalan atas nama importir lain. Keputusan ini perlu diambil sebelum barang berangkat, karena menentukan nama yang tercantum di dokumen pengiriman dan di PIB.
Langkah 2: Periksa registrasinya sebagai PPJK
Minta bukti bahwa perusahaan itu telah mendapat persetujuan Registrasi Kepabeanan dengan jenis akses PPJK. Menurut PMK 219/PMK.04/2019, persetujuan itulah bukti bahwa pengguna jasa telah mendapatkan akses kepabeanan. Tanyakan juga apakah aksesnya sedang aktif, karena akses PPJK dapat diblokir.
Bila yang Anda hadapi adalah forwarder yang tidak terdaftar sebagai PPJK, tanyakan PPJK mana yang akan mengurus PIB kiriman Anda, lalu periksa PPJK itu dengan cara yang sama. Pertanyaan ini harus punya jawaban yang pasti.
Langkah 3: Tanyakan Ahli Kepabeanan yang bekerja di sana
Seperti diuraikan di bagian syarat, PPJK wajib memiliki pegawai berkualifikasi Ahli Kepabeanan, dan sertifikat itu tidak dapat dipergunakan bila sekadar dipinjamkan kepada PPJK tempat pemegangnya tidak bekerja. Tanyakan siapa Ahli Kepabeanan mereka dan apakah ia memang bekerja di sana. PPJK yang memenuhi syaratnya tidak punya alasan untuk mengelak; jawaban yang berbelit atas pertanyaan sedasar ini sudah cukup menjadi jawaban.
Langkah 4: Tuliskan kuasa dan cakupan pekerjaannya
Undang-undang menyebut importir menguasakan pengurusan kepada PPJK. Tuliskan kuasa itu bersama cakupan pekerjaannya: kiriman mana yang diurus, dokumen apa yang Anda serahkan, siapa yang menyetorkan pungutan negara dan dari dana siapa, serta salinan dokumen apa yang Anda terima setelah selesai.
Perjanjian ini memperjelas pembagian kerja, tetapi tidak mengubah ketentuan hukum. Bentuk dan isi perjanjian antara PPJK dan importir tidak mengurangi tanggung jawab PPJK bila importir tidak ditemukan, dan tanggung jawab importir atas bea masuk yang terutang ditetapkan undang-undang, bukan oleh perjanjian.
Langkah 5: Serahkan dokumen yang benar dan periksa data PIB-nya
PIB dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean — invoice, packing list, dan dokumen pengangkutan — dengan menghitung sendiri pungutan yang terutang. Artinya, PIB tidak bisa lebih benar daripada dokumen yang Anda serahkan. Berikan invoice yang mencerminkan transaksi sebenarnya, lalu minta melihat data pokok PIB sebelum diajukan: uraian barang, HS Code, jumlah, dan nilainya.
Ini bukan soal tidak percaya. PIB itu diajukan atas nama Anda, dan undang-undang menempatkan tanggung jawab atas bea masuknya pada Anda.
Langkah 6: Simpan salinan dokumen setiap kiriman
Importir termasuk pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan menurut Undang-Undang Kepabeanan, dan wajib menyerahkan buku, catatan, serta dokumen pendukungnya bila diminta untuk audit kepabeanan. Minta salinan PIB, bukti pembayaran pungutan, persetujuan pengeluaran barang, dan dokumen pelengkapnya, lalu simpan per pengiriman.
Jadikan penyerahan salinan ini bagian dari kesepakatan di langkah 4. PPJK yang bekerja rapi menyimpan berkas yang sama, karena kewajiban pembukuan itu berlaku juga baginya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Biaya PPJK berapa?
Tidak ada satu angka yang berlaku untuk semua kiriman, dan ada dua hal berbeda yang perlu dipisahkan sejak awal. Pertama, imbalan jasa pengurusan untuk pekerjaan menyiapkan dokumen, mengajukan PIB, dan mengurus pengeluaran barang; besarnya bergantung pada kompleksitas kiriman. Kedua, pungutan negara, yaitu bea masuk dan pajak dalam rangka impor, yang dibayarkan kepada negara, mengikuti HS Code serta nilai barang, dan bukan pendapatan PPJK. Minta penawaran yang memisahkan keduanya, beserta rincian apa saja yang termasuk dan tidak termasuk.
Apa saja contoh perusahaan PPJK?
Daftar nama sengaja tidak dicantumkan di sini, karena status sebuah PPJK bisa berubah: akses kepabeanannya dapat diblokir atau dicabut. Yang bisa dijelaskan adalah bentuknya. PPJK bisa berupa perusahaan yang khusus mengurus kepabeanan, atau perusahaan forwarder dan logistik yang juga teregistrasi dengan akses kepabeanan sebagai PPJK. Untuk perusahaan mana pun yang Anda pertimbangkan, mintalah bukti persetujuan registrasinya sebagai PPJK dan tanyakan siapa Ahli Kepabeanan yang bekerja di sana.
Apakah PPJK dan forwarder sama?
Tidak. Forwarder mengatur pengiriman barang dari negara asal sampai tujuan: memesan ruang muat, mengonsolidasikan muatan, dan menyiapkan dokumen pengangkutan. PPJK adalah badan usaha yang mengurus pemenuhan kewajiban pabean atas kuasa importir atau eksportir, dan harus teregistrasi di Bea Cukai dengan akses kepabeanan sebagai PPJK serta memiliki pegawai berkualifikasi Ahli Kepabeanan. Satu perusahaan bisa menjalankan keduanya bila juga teregistrasi sebagai PPJK. Bila forwarder Anda tidak terdaftar sebagai PPJK, tanyakan PPJK mana yang akan mengurus PIB kiriman Anda.
